TERKUAK! Erick Thohir Bongkar Gambaran Sanksi FIFA untuk Indonesia usai Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Bolanusantara.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bongkar gambaran sanksi dari FIFA untuk Indonesia usai batalnya menggelar Piala Dunia U20 2023.

Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Presiden dan ditayangkan juga dalam channel youtube Sekretariat Presiden, Jumat (31/3/2023) siang WIB.

Dalam konferensi pers tersebut, Erick Thohir menyampaikan gambaran bentuk sanksi mulai dari yang terberat.

"Sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalo kita tidak bisa ikut serta dalam kompetisi secara maksimal di seluruh dunia, baik secara tim nasional ataupun klub," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jumat (31/3/2023).

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri 2 Tugas Berat kepada Ketum PSSI Erick Thohir, Apa Saja?

Hal ini tentu dapat dikatakan menjadi kemunduran bagi sepak bola Indonesia.

Diketahui hal ini juga pernah terjadi pada sepak bola Indonesia, tepatnya pada tahun 2015 lalu.

Erick Thohir melanjutkan jika sanksi tersebut merupakan hal yang berat untuk Indonesia. Pasalnya, sepak bola Indonesia menjadi menyendiri dalam melakukan kegiatannya.

"Itu menjadi yang terberat karena kita jadi menyendiri. kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tapi tidak ada kemajuan kedepannya karena itu hanya dilakukan di Indonesia saja," kata Erick Thohir.

Baca Juga: FIFA Sebut Argentina Buat Hidup Jadi Mudah Usai Maju di Piala Dunia U20, Sindir Indonesia?

Oleh karena itu Erick Thohir berharap sanksi berat ini tidak diberikan kepada Indonesia, mengingat banyaknya stakeholder yang berkaitan dengan industri olahraga Indonesia itu sendiri.

"Saya rasa itu yang tidak kita harapkan. karena apalagi mata pencaharian di sepak bola ini tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola." tambah Erick Thohir.

Kemudian, Erick Thohir juga menjelaskan sanksi ringan yang bisa saja bisa dijatuhkan untuk Indonesia, diantaranya perihal administrasi.

"Untuk sanksi tentu ada juga sanksi ringan seperti administrasi ataupun pergantian, saya belum tahu juga. Yang penting jangan yang sangat berat." pungkasnya.